Sabtu, 02 Maret 2019

Harus Ada Aturan Jika Operator Seluler Asing Jualan Produk di Indonesia


Evita Nursanty, Anggota Komisi 1 DPR RI mengapresiasi langkah yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pasca rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi 1  tentang pelarangan penjualan SIM Card operator Zain. Zain merupakan operator seluler asal Arab Saudi.

Keberatan yang dilayangkan Komisi 1 tidak didiamkan oleh Kemkominfo. Walaupun Komisi 1 DPR mengapresiasi namun harapannya tak hanya menghentikan sementara.

Sebagaimana diketahui, setelah ramai pemberitaan negatif mengenai penjualan SIM Card operator asing itu, Kemkominfo mengeluarkan keterangan resmi yang menyebutkan hanya sementara memberhentikan penjualan SIM Card.

"Seharusnya Kemenkominfo dan Kemendag bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pemerintah harus adil," ujar Evita.

Dilanjutkannya, seharusnya pemerintah dapat segera bertindak tegas kepada Zain. Karena banyak pihak yang terdampak negatif dengan penjualan SIM card Zain di Indonesia. Seperi hilangnya potensi pajak, PNBP, perlindungan konsumen dan mengganggu iklim usaha.

Agar kegiatan Zain ini tidak merugikan negara dan masyarakat dikemudian hari, Evita meminta agar pemerintah melalui Kemenkominfo dan Kemendag segara meregulasi operator asing asal Saudi Arabia tersebut.

Mungkin jika Zain ingin menjual SIM card di Indonesia, mekanismenya adalah mereka bisa bekerjasama dengan operator telekomunikasi di Indonesia. Karena operator telekomunikasi Indonesia yang ingin melayani pelanggannya pada musim haji juga menjalin kerjasama dengan operator telekomunikasi di Saudi Arabia.

"Operator telekomunikasi Indonesia kan tak bisa menjual SIM card di Saudi. Kenapa kita mengizinkan mereka bisa berjualan di Indonesia. Harusnya pemerintah melakukan resiprokal. Sehingga persaingan usaha menjadi lebih sehat," jelasnya.

Pengamat telekomunikasi dan mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Heru Sutadi mengatakan, seharusnya Kemkominfo tidak hanya menghentikan sementara penjualan SIM card Zain di Indonesia.

Jika Zain memang melanggar perundang-undangan yang ada, seharusnya pemerintah segera menghentikan kegiatan penjualan SIM card tersebut dan mengeluarkan surat peringatan baik itu dari Menkominfo atau BRTI. Lanjut Heru, pemerintah harus segera menindak pihak yang bertanggung jawab atas pemasaran Zain di Indonesia.

"Kalau benar dihentikan ya bisa jadi efek jera bagi operator lain tidak sembarangan jualan produk di sini. Asal ada peringatan secara resmi, baik dari Menkominfo atau BRTI, bukan kesimpulan rapat," ujar Heru.

0 komentar:

Posting Komentar